MRP : Kepengurusan ganda LMA di Nabire rugikan masyarakat adat

Para tokoh adat dan Ketua MRP saat foto bersama – NN/Titus Ruban.

Portal Berita Papua | NavanduNews,

Navandunews, ­– Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib sesalkan kepengurusan ganda Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Kabupaten Nabire. Pasalnya, di Kabupaten ini terdapat tiga ketua LMA. Menurutnya, hal tersebut sangat merugikan masyarakat adat itu sendiri.

“Sebagai lembaga kultur, MRP sangat sesalkan keadaan seperti ini,” ujar Timotius Murib di usai reses di Nabire. Jumat (26/07/209) silam.

Menurut Murib, jika ada kepengurusan ganda bahkan ada tiga ketua LMA di Nabire sepereti isu yang berkembang maka sangat merugikan masyarakat adat asli Papua di Kabupaten ini.

Murib bilang, LMA harus satu, memiliki satu payung hukum, dengan satu kepengusan. Sehingga, segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat adatnya mendapatkan arahan dari satu LMA. Hal ini, agar masyarakat tidak bingung ke mana LMA yang sesungguhnya.

“Kalu seperti ini masyarakat pasti bingung dan pastinya menyusahkan mereka sendiri, hak mereka terabaikan dan tidak bisa disampaikan karena ada tiga. Saya berharap tidak boleh terjadi di kabupaten lain,” harapnya.

Timotius Murib berharap kepada masyarakat adat, para tokoh adat di daerah ini segera meniadakan polemik kepengurusan ganda LMA agar hanya satu yang yang bekerja.

Terpisah, salah satu ketua LMA Kabupaten Nabire, Ayub Kowoi mengakui jika beredar tiga ketua LMA di daerah ini. Namun, dia  mengklaim dirinya sebagai pengurus sah yang telah dilantik di jayapura pada tahun 200 silam.

LMA di Nabire, kata Kowoi, hanya satu kepemimpinan yang sah yakni dirinya. Dan hingga hari ini, belum ada musyawarah daerah untuk menggantikan pimpinan LMA.

“Kalau sudah ada musda, baru ada pemilihan badan pengurus baru dan hal ini belum dilakukan selama ini, berarti selama ini belum ada pengurus baru,” katanya.

Ayub Kowoi, pun mengakui jika terkesan ada LMA gadungan yakni salah satu oknum berinisial (KM). Ia meminta kepada oknum KM, untuk tidak melakukan manufer – manuver dan mengangkat dirinya sebagai keluat LMA di Nabire.

“Jadi saya mintta KM stop tipu – tipu orang di Nabire,” terangnya.

Dia bilang, pengurus LMA lahir dari satu musyawarah daerah yang resmi yang dihadiri oleh berbagai pihak. Diketahui oleh semua pihak, pemerintah daerah maupun masyarakat adatnya.

Kemudian yang berhak untuk melantik adalah Pengurus LMA Pusat bahkan bila perlu yang melantik adalah MRP sebagai lembaga kultur di Papua. Maka MRP berhak untuk melantik, mengukuhkan dan mengesahkan LMA. Bukan pemerintah atau lembagai lain seperti selama ini terjadi, ini rananya adat.

“Sehingga, untuk wilayah Nabire, saya sebagai ketua, kemudian setiap suku OAP ada perwakilan pengurus dengan jabatan wakil ketua. Kita melibatkan semua suku agar tidak terkesan hanya satu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Suku Moora, Donatus Sembor sesalkan tiga kepengurusan LMA di daerah ini. Lembaga ini dinilai tidak jelas dan simpang siur dan menbawa Nabire di persimpangan jalan.

“Akhirnya Kita mau ke LMA yang mana, kita bingung, dan tidak tau mereka kapan di lantik,” Sesal Sembor.

Kata Donatas, ada tiga okmun yang saling mengklaim sebagai ketua LMA. Hal ini sangat mengbingungkan dirinya bahkan masyarakat adat. “Kami bingung mana yang benar, semua akui ketua LMA,” tandasnya.*(*)*

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code