Tujuan DOB baik

Tokoh Pemuda Nabire, Norbertus Mote – NN.

Portal Berita Papua | NavanduNews,

Navandunews, ­– Maraknya isu pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya Pemekaran Provinsi Papua Tengah berakibat pro dan kontra dan demo di beberapa wilayah, seperti di Nabire dan Jayapura baru – baru ini. Demo itu dilakukan oleh masyarakat adat hingga mahasiswa.

Namun, salah seorang tokoh pemuda Nabire, Norbertus Mote berpendapat lain. Bagi dia, tujuan DOB untuk kesejahteraan dan mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat.

Ia bilang, jika pemekaran terealisasi kemudian rakyat tidak sejaterah maka ini menandakan pimpinannya yang tidak bagus. Sehingga pemimpinlah yang harus dipersalahkan.

”DOB itu tujuan baik. Sebab untuk mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat demi kesejahteraan. Kalau salah, yang pimpin itu yang harus disoroti. Sebab kesenjangan terjadi karena pemimpin tidak bisa melakukan kebijakan DOB dengan baik. Sapa bilang pemekaran tidak baik,” tutur Norbertus Mote untuk NN, di Nabire. Jumat (19/07/2019).

Dia menjelaskan, wacana pemekaran perlu didiskusikan. persoalan pro dan kontra adalah bagian dari demokrasi, sedangkan membangun itu kesepahaman bersama.

Bagi seorang Norbertus Mote, maraknya pro dan kontra seolah pemekaran itu neraka, momok yang menakutkan. Padahal pemekaran itu persoalan umum yang harus diperdebatkan untuk mencari tujuan penyelesaian.

”Jadi persoalan umum harus didiskusikan, itu penting. harus ada kajian kajian. Tak masalah kalau ada yang mengkaji dari aspek dan pengaruh buruk bahkan sebaliknya,” bebernya.

Menurutnya, jika terjadi pemekaran, maka mahasiswa bisa menjapatkan pekerjaan. Ada peluang di legislatif, mengisi jabatan dalam pemerintahan. Diapun bilang, biasanya yang memprotes mendapatkan jabatan setelah pemekaran.

Alangkah baiknya perlu kajian dan jangan dijadikan momok yang menakutkan. perlu kajian baik buruknya, jika buruk harus di evaluasi bersama. Agar siapapun yang akan menjadi pemimpin DOB selalu peka terhadap hal – hal yang baru. Cermat terhadap hal positif dan negetifnya terutama penyakit sosial.

“Seperti daerah pemekaran baru, Deyai dan Dogiyai. Ada masalah sosial, togel dan miras. harus proteksi cepat sebelum meraja lela dan basmi agar keluar,” ucapnya.

Lelaki santai yang tidak berambisi jabatan ini juga bilang, DOB tidak bisa di hindari sebab sama dengan arus globalisasi. DOB itu menuju peruhan dan sama dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dam lainnya. Contoh kecil adalah Handphone, yang mengalami perubahan sangat cepat dari waktu ke waktu, demikian pemekaran. Ada kemajuan pembangunan yang tidak bisa dibendung.

“Jika ada yang beranggapan bahwa ini kepentingan politik elit tertentu yan g saya sampaikan. Maka saya mau bilang bahwa pernah berjuang untuk pemekaran beberapa kabupaten di pedalaman. Tapi tidak pernah berambisi jabatan baik legislatif maupun exsekutif setelah pemekaran. Saya hanya ingin kajian dan jangan dirinutkan” terangnya.

Sebelumnya, Koordinator demo pro pemekaran Provinsi Papua Tengah (PT) dengan ibu di Nabire menilai, jika ada orang yang menolak pemekaran PT, tentunya pihak kontra tersebut bukanlah orang yang memiliki KTP Nabire dan memiliki tujuan lain.

“Saya rasa pasti ada sekelompok orang yang menolak pemekaran Provinsi PT ibu kota di Nabire. Mereka pasti punya kepentingan lain dan tidak tahu asal usulnya dari mana. oleh sebab itu, bagian ini menjadi pengecualian bagi kami enam suku pemilik hak ulayat di Nabire,” ujar Saul dalam aksi demo mendukung pemekaran Provinsi PT di Kantor DPRD Nabire. Jumat (05/07/2019).

Menurut Kepala Suku Yaur ini, masyarakat adat dari enam suku di pesisir Nabire sebagai pemilik hak ulayat telah sepakat dan mendukung sepenuhnya pemekaran Provinsi PT. Ada dua pernyataan sikap yang disampaikan, dan diharapkan agar DPRD Nabire dapat melanjutkan kepada pemerintah, baik daerah sampai pusat.

Karena pihaknya berpendapat bahwa program pemekaran tentunya akan membuka isolasi daerah yang belum terjangkau melalui proses pemekaran.

“Oleh sebab itu kami berharap, jika ada kelompok yang berseberangan dengan kami jangan dan lebih baik ikut mengambil bagian dalam mendorong proses pengembangan pembangunan di daerah ini,” terang Saul.

Demo kontrapun dilakukan Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak dan Ikatan Mahasiswa Mimika, menolak rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah, sebagaimana yang digulirkan kembali oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng ketika Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Papua. 1 April 2019 lalu.

“Mahasiswa Puncak dan Timika yang studi seluruh Indonesia menolak dengan tegas rencana pemekaran provinsi Papua Tengah,” kata ketua mahasiswa Puncak, Aperau Kiwak di Jayapura, baru-baru ini.

Menurutnya,pemekaran Provinsi Papua Tengah hanya akan menjadi konflik oleh pihak-pihak pemangku kepentingan politik. Ini menjadi ancaman besar bagi orang Papua. Khususnya masyarakat di wilayah adat Meepago.

Ancaman itu, katanya akan muncul pada berbagai aspek, sosial dan budaya, politik ekonomi dan keamanan. Karena itu pihaknya meminta kepada presiden Jokowi untuk untuk membatalkan pemekaran Provinsi Papua Tengah.

Eteron Bugaleng Ketua mahasiswa Timika menambahkan, kehidupan orang Papua sampai saat ini masih berada di garis kemiskinan.Yang meningkat di Papua justru pelanggaran HAM ketimbang kesejahteraan taraf hidup. “Sampai saat ini belum ada titik penyelesaian masalah HAM dan mau tambah lagi Provinsi, maka kami mahasiswa, tegas tolak,” kata Bugaleng.*(*)*

83 total views, 2 views today

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code