Bupati Sorong diminta cabut izin PT. MMP

Konperensi pers oleh masyarakat adat terkait PT.MMP di Sorong oleh masyarakat adat – NN/Dok RPM.

Navandunews, ­– Bupati Sorong diminta mencabut izin PT. Mega Mustika Plantation PT. (MMP). perusahaan ini diketahui mendapat SK Bupati Nomor 221Tahun 2011, tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit. tepatnya di Distrik Klasou dan Moraid, Kabupaten Sorong, dengan luas areal ; 11.475 ha.

Kemudian pada November 2012, PT. MMP memiliki dokumen lingkungan, yakni: Kerangka Acuan  ANDAL, ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Tahun 2014 Bulan April, Bupati Sorong, mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 660.1/127/Tahun 2014, tentang izin usaha perkebunan PT. MMP. Selain izin dikeluarkan di Kabupaten Sorong, ada juga izin yang dikeluarkan di tingkat Provinsi Papua Barat.

Perwakilan masyarakat adat Distrik Klasou dan Moraid, Sem Ulimpa dalam jumpa pers di Sorong, Rabu (17/07/2019) mengatakan, tujuan konperensi perss adalah untuk menyampaikan hasil dialog masyarakat adat yang menolak kehadiran PT. Dan penyerahan surat pernyataan pencabutan izin dengan para pengambil Kebijakan di Kabupaten Sorong tanggal 15-16 Juli 2019.

“Dengan pertemuan selama dua hari dengan kabag hukum, Balai Pertanahan Nasional serta Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong,” ujar Ulimpad via rilis yang diterima NN di Nabire.

Dijelaskan Ulimpa, dari hasil dialog bersama para pengambil kebijakan, masyarakat adat mendapatkan informasih dan petunjuk yang cukup baik. Petunjuknya dari dinas teknis bahwa menyampaikan surat pernyataan penolakan ke Bupati Kabupaten Sorong serta melakukan dialog, sebab izin dikeluarkan oleh Bupati.

“Kami sudah ketemu para pemangku kepentingan. Arahannya harus ke Bupati sebab beliau yang keluarkan izin,” katanya.

Alasan penolakan terhadap PT. MMP, kata Ulimpa, karena Klasou dan Moraid, merupakan daerah yang masih menyimpan nilai tradisonal berupa tempat mencari makan, berburu dan melakukan ritual adat. Sehingga, apabila ada perusahaan masuk maka akan merubah budaya dan tradisi yang ada.

“Pasti hutan gundul, kayu hilang, tempat mencari makan tidak ada. Dan sangat merusak tanah, air dan hutan. maka kehadiran perkebuan secara luas, kami akan menolak dan tidak mengijinkan untuk masuk,” ujarnya.

Sehingga, dua daerah ini yang merupakan daerah peradaban pendidikan orang Moi, kedepan pihaknya akan mendorong untuk dijadikan daerah pendidikan nilai tradisional. Tujuannya agar budaya dan adat terus terjaga untuk generasi Mio ke depannya.

“Jadi lewat media, kami meminta agar Bupati Srong segera mencabut izin PT. MMP tanpa harus menunggu masyarakat mengirim surat penolakan dan melakukan aksi,” tegasnya.

Sekata dengan Sem Ulimpa, Yusp Malak, Kepala Marga Klasou mewakili 7 marga, meminta agar Bupati Kabupaten Sorong mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit itu. Hal tersebut guna kelangsungan kehidupan masyarakat adat mengingat selain merusak hutan, juga merusak kehidupan tradisi masyarakat adat.

Dia bilang, jika ada perusahaan sawit tentunya akan merusak hutan, sawit menyerap air, dusun sagu pastgi di gusur dan tidak ada tenpat berburu.

“Maka kami menolak, sudah sejak tahun 2012 dan puncak penolakan kami tahun 2017. saat itu dihadiri oleh Kepala Distrik, Asisten III kabupaten Sorong dan perusahaan, kami melakukan pemalangan dan pemotongan bambu Tui (Ben Masan) secara adat ini mengikat dan tidak ada nilai tawar dari siapa pun untuk memasukan kelapa sawit di wilayah adat kami,” tegasnya.*(*)*

64 total views, 1 views today

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code