Pernyataan sikap Masyarakat adat Gamei dan Makimi

Sungai Lagari yang diga di klaim Perusahaan – NN.

Portal Berita Papua | NavanduNews,

Navandunews, ­– Pernyataan sikap masyarakat adat Kampung Gamei Disrik Uwapa dan masyarakat Kampung Makimi, Distrik Makimi Kabupaten Nabire terhadap nawacita Gubernur Lukas Enembe terkait persoalan tambang di wilayah adar kedua suku tersebut. Terutama salah satu perusahaan tambang yakni PT. Pacific Mining Jaya (PMJ) yang di nilai telah mencaplok hak ulayat tanpa kompromi dengan masyarakat adat.

Pemilik hak ulayat Makimi, Silas Rumbobiar yang juga sebagai salah satu tokoh Lembaga Masyarakat Adat di Nabire ini menuturkan, Tanah Papua  yang terbagi didalam tujuh wilayah adat yakni wilayah adat Mamta, Saireri, Domberai, Anim Ha, La Pago dan Meepago. tersebar 264 (dua ratus enam puluh empat) suku dan Bahasa (sesuai klasifikasi peta belanda ,1920).

“Yang mana masing-masing suku dan bahasa mempunyai hak ulayat adat dan marga yang melekat dalam tatanan kehidupan sehari – hari,” ujar Rumbobiar vis rilis yang di terima NN di Nabire. Rabu (17/07/2019).

Dikatakan, ketika lahir otonomi khusus bagi Provinsi Papua sejak tahun 2001, diharapkan Lebih mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP) dari bebagai segi. Baik Pemerintahan, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) , Sumber Daya Manusi (SDM) serta hak-hak adat. Dan tak dipungkiri, sejak bergulirnya UU otsus sejak 18 tahun silan ini, berbagai persoalan menyangkut jaminan – jaminan bagi OAP sebahagian telah dirasakan.

“Seperti, kebebasan masyarakat adat papua dalam memproteksi tapi SDA demi kesejahteraan rakyat papua,” tuturnya.

Bahkan kata Rumbobiar, diera otsus ini dan kepemimpinan yang berpihak pada OAP melalui Gubernur Papua, Lukas Enembe hampir enam tahun terakhir. banyak maanfaat yang telah dirasakan seperti, peningkatan SDM, pengelolaan SDA yang pro rakyat, menekan angka pengagguran, keperpihakan terhadap masyarakat adat akan hak kepemilikan Komunal.

Namun ditengah cita-cita luhur Gubernur Lukas Enembe dalam mendorong Papua bangkit, mandiri dan sejahtera, banyak pula  kejanggalan dan memanfaatkan kesempatan oleh oknum – oknum di dalam sistim birokrasi pemerintahan. Seperti, dalam memuluskan kepentingan investor – investor berjubah kapitalis guna menguasai tanah – tanah masyarakat adat akan pengelolan SDA. Khusus di dibidang pertambangan, tanpa diketahui dan disetujui oleh masyarakat Pemilik tanah.

“Dan ini tidak sejalan dengan nawacita Gubernur Enembe serta melukai hati masyarakat adat pemilik tanah. Hari ini kami masyarakat adat Gamei Distrik Uwapa dan masyarakat adat Makimi Distrik Makimi Kabupaten Nabire – Papua sebagai salah satu pemilik kominal tanah adat di kagetkan dengan penguasaan tanah adat kami oleh PT. Pacific Mining Jaya, seluas 10.000 (sepuluh ribu) hectare, dengan izin usaha di bidang pertambangan. Yang nota bene tak diketahui dan disetujui oleh kami masyarakat pemilik tanah,” ungkapnya.

Oleh sebab itu kami, masyarakat adat Gamei Distrik Uwapa dan masyarakat adat Makimi, Distrik Makimi, kabupaten Nabire meminta. Sekaligus sangat berharap kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua, Ketua DPR Papua dan Ketua Majelis Rakyat Papua atas sikap kami sebagai berikut :

– Segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Pacific Mining Jaya, seluas 10.000 hectare diatas tanah adat kami. Karena IUP tersebut tanpa sepengetahuan kami sebagai masyarakat pemilik tanah. Dan hal tersebut sangat bertentangan dengan undang – undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua,

– Bab XI tentang perlindungan hak – hak masyarakat adat pasal 43 dan 44.

– Sejak berlakunya undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, banyak izin-izin yang dikeluarkan oleh dinas-dinas di provinsi Papua bagi para investor tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik tanah. Terutama kami masyarakat adat Gamei dan Makimi.

“Maka, kami meminta segera dilakukan evaluasi terkait izin – izin tambang dan lain sebagainya di atas hak ulayat tanah adat kami. Karena hal ini terkesan memangkas, memasung dan mendiskriminasi masyarakat adat akan hak atas Tanah adat kami,” terangnya.

Sementara itu, Pieter Madai kepala Suku Umum Distrik Uwapa menambahkan, berdasarkan tiga diatas, maka kami dengan sangat memohon agar Gubernur Provinsi Papua, DPRP, MRP agar segera menindak lanjuti apa yang di sampaikan. “Sebab investor yang masuk di wilayah kami hanya merusak tatanan kehidupan bahkan banyak membuat ulah terhadap masyarakat kami,” imbuhnya.*(*)*

64 total views, 1 views today

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code