Polres mediasi sengketa lahan Bank Papua Cabang Nabire

Pertemuan antara Bank Paua, Pemkab Nabire dan keluarga Yamban di Halaman Kantor Bank Papua Cabang Nabire – NN.

Portal Berita Papua | NavanduNews,

Navandunews, ­– Demo dan tuntutan pembayaran tanah garapan milik keluarga Yamban atas lahan yang ditempati kantor cabang Bank Papua Nabire jumat (05/07), berujung mediasi oleh pihak Polres Nabire. Pertemuan berlangsung di halaman Kantor tersebut, pada selasa (09/07/2019) sejak pagi hingga sore.

Mediasi oleh jajaran Polres Nabire, dihadiri Devisi Hukum Bank Papua, Kepala Kantor Cabang Bank Papua Nabire, Pemkab Nabire, keluarga Yamban, LMA Nabire, Suku Wate, Suku Yerisiam, Suku Yaur serta perwakilan masyarakat adat setempat.

Kapolres Nabire, melalui kepala Bagian Perencanaan (Kabag Ren), AKP. Sofyan Samakori mengatakan, pihaknya memediasi persoalan sengketa lahan antara Bank Papua, pihak Pemkab Nabire serta keluarga Alm. Robert Yamban.

Pertemuan ini di9maksud untuk mencari solusi dan jalan keluar atas sengketa dan pemalangan yang dilakukan pihak keluarga sebelumnya yang belum mencapai titik terang.

“Kita ingin mencari solusi, baik melalui jalur hukum maupun adat. Namun diharapkan agar semua dibahas dengan baik sesuai aturan dan tata krama yang ada,” ujar Kabag Ren membuka percakapan. 

Asisten III mewakili dari Pemkab Nabire, Pieter Erari mengatakan, Bank Papua adalah Bank Daerah, maka saham – sahamnyapun adalah dari pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten. Selain itu, Ia katakan, persoalan penyerahan lahan kepada pihak Bank dilakukan semasa jabatan Bupati sebelumnya, kepada pihak Bank untuk menggunakan tanah ini sebagai kantor operasional.

“Jadi masalah ini sesuai hukum sebenarnya sudah selesai dan sah milik Bank Papua. sehingga pesan Bupati Nabire saat ini bahwa penyerahan tanah ini oleh Bupati sebelumnya sudah final. Maka dari pihak Pemkab dan Bank sudah tidak ada lagi memberi imbalan kepada siapapun. Artinya dari surat – surat yang ada sudah sah,” ujar Pieter Erary.

Akan tetapi, jika belum ada kesepakatan danjalan keluarnya, maka menurut Erari, hasil pertemuan ini akan dilanjutkan ke Bupati sebagai pimpinan daerah. Apapun hasilnya akan disampaikan pada pertemuan berikut sesuai kesepakatan.

“Jadi karena belum ada titik terang maka kami minta bapak ibu sabar supaya kami sampaikan kepada pimpinan daerah dan kita akan ketemu jumat besok,” bebernya.

Sementara itu, Perwakilan Bank Papua Devisi Hukum, Soleman mengatakan bahwa tidak segampang bank papua membayar tuntutan masyarakat sebab ada aturan. artinya bahwa bank sudah sah dengan kepemilikannnya yang didasari oleh surat pernyataan yang telah disepekati bersama saat itu.

“Jadi saat itu ada penyerahan berupa uang dan ada kwitansinya yang sudah ditandatangani bersama,” bebernya.

Kemudian, kata Soleman, Tanah ini bank papua bertukar dengan pihak pemkab nabire sebab tanah lama bank sempit. Maka bank menukarnya sedang tanah milik pemkab Nabire.

Selain itu, pihaknya meminta waktu kepada masyarakat agar hasil pertemuan tersebut dilaporkan kepada pimpinan bank Papua pusat.

“biar keluhan dan tuntutan dari bapak ibu akan kami lanjutkan ke pimpinan pusat yakni direksi. Sedangkan, bisa dan tidaknya pembayakan kami belum bisa tentukan sebab harus di bahas terlebih dahulu,” tuturnya.

Pihak keluarga Yamban, Sem Yamban menekankan bahwa sejak pagi hingga sore tidak ada titik terang dalam pertemuan tersebut. Padahal pihaknya hanya menuntut haknya sebab tanah sudah di gunakan oleh pihak bank papua lebih 10 tahun. Sehingga, dia meminta waktu tiga hari ke depan untuk penyelesaian dan pembayaran hak atas tanah yang di tempati bank Papua saat ini.

“Tuntutan kami bukan hari ini saja, tapi sudah lama. Dan hari ini tidak ada titik terang. Jadi saya minta waktu tiga hari kedepan, saat itu kita tidak bicara lagi tapi langsung di bayar,” tegasnya. Pertemuan tersebut sejak pagi hingga sore belum mencapai kesepakatan dari ketiga pihak. Pihak penuntut memberikan waktu tiga hari ke depan yang kemudian disepakati bersama bahwa, jumat besok akan kembali duduk bersama. Namun catatan dari keluarga bahwa jika pertemuan jumat, bukan saatnya untuk membahas tetapi menerima bayaran dari pihak bank maupun pemerintah sebesar Rp. 15 milyar rupuah.*(*)*

40 total views, 3 views today

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code