Sejumlah tenaga hohorere di BPPDR Nabire protes SK

Satpol PP Nabire saat mengawal aksi di kantor BPPRD – NN/Ist.

Portal Berita Papua | NavanduNews,

Nabire, NN – Sejumlah tenaga honorer pada Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Nabire menggelar aksi protes akibat di halaman kantor tersebut. Protes ini karena mereka tidak ada nama dalam SK pemkab setempat sebagai tenaga hohorer lagi.

Sekretaris BPPRD Nabire, Fatmawati saat dihubungi Jubi via selulernya, Rabu (15/05/2019) membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan protes ini terjadi tadi pagi saat pengumuman SK honorer, mereka protes sebab namanya tidak masuk sebagai tenaga honor.

“iya, benar ada aksi protes tadi dari mereka yang namanya tidak diakomodir kembali,” ujar Fatmawati.

Menurutnya, para honorer di kantor BPPRD Nabire sudah sering kali diingatkan, dibina agar selalu rajin dan meningkatkan kinerjanya. Namun tidak ada perubahan pada sikap mereka yang dikalukan. Hal ini juga menjadi beban anggaran bagi pemerintah daerah dan mau tidak mau harus dikeluarkan.

“Kami sering bina dan ingatkan tapi selalu di abaikan dan kebijakan dikeluarkan itu ditolak mereka dan berencana mau palang kantor,” ucapnya.

Di tanya berapa jumlah katakan, tenaga yang diberhentikan, kata Fatmawati pihaknya belum bisa menjelaskan karena itu merupakan perintah Bupati untuk, sebab SK perintahnya bupati untuk SK yang sudah ditanda tangan akan dipertimbangkan lagi. Dan untuk sementara masih menunggu info selanjutnya dari kabag hukum dan Bupati sendiri.

“Jadi, intinya karena kehadiran minim, ada yang meninggal dunia, ada yang dobol menjadi pegawai honorer BPPRD dan juga ditempat lain,” katanya.

Selain itu, menurut Fatmawati, dikeluarkan juga berdasarkan kinerja yang tidak memenuhi standart sebagai pelaksana Pajak makan dari jumlah tenaga honorer 149 orang maka harus berkurang.

“Dan yang dikurangi ini berarti tidak dilanjutkan menjadi tenaga kontrak oleh bupati nabire. sementara SK tenaga kontrak dan honorer itu berlaku satu tahun dan tahun berikutnya diperpanjang. Sehingga yang diperpanjang kontraknya harus memenuhi kriteria kehadiran dan kinerja yang baik,” tandasnya.

Terpisah, Seorang tenaga kontrak pada kantor tersebut yang enggan namanya disebutkan mengatakan bahwa dia dan teman – temannya tidak menerima sebab dikeluarkan sebagai tenaga honorer.

“Kami tidak terima sebab ada yang sudah lebih dari dua tahun honor dan kasih keluar begitu saja. Jadi kami mau minta penjelasan yang baik dari BPPRD dan juga Bupati nanti,” ungkapnya.*(*)** NN

79 total views, 1 views today

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code